Mahasiswa Cirebon Gelar Aksi Tolak Efisiensi Anggaran dan Kebijakan Baru Pemerintah


Tampak masa aksi demonstrasi 

Cirebon, NarayaNews – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Cirebon (GMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Senin (24/2/2025). Demonstrasi ini menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, pembentukan Badan Pembangunan Investasi (BPI) dan Daya Anagata Nusantara (Danantara), serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai berpotensi merugikan sektor pendidikan akibat pemangkasan anggaran. Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Gimnastiar, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bisa berdampak buruk bagi dunia akademik.

"Pendidikan merupakan amanat konstitusi yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika anggarannya dipangkas, tentu akan berimbas pada kualitas pendidikan di Indonesia," ujar Gimnastiar dalam orasinya.

Selain itu, mahasiswa juga menolak pendirian BPI dan Danantara. Menurut mereka, kedua lembaga tersebut dikhawatirkan menjadi ajang kepentingan politik dan nepotisme tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" ini dimulai dengan berkumpulnya massa di Kampus 3 Universitas Gunung Jati (UGJ). Sebelum menuju Gedung DPRD, mahasiswa sempat melakukan orasi di Perempatan Bypass Pemuda. Mereka membawa berbagai atribut demonstrasi, termasuk spanduk dengan kritik tajam terhadap pemerintah.

Demonstrasi yang dimulai sekitar pukul 15.00 WIB berlangsung kondusif. Sekitar pukul 17.00 WIB, massa tiba di halaman Gedung DPRD Kota Cirebon dan melakukan negosiasi dengan anggota dewan. Setelah diskusi yang cukup panjang, DPRD akhirnya menyepakati audiensi dengan perwakilan mahasiswa dan lima fraksi legislatif.

Dalam audiensi tersebut, mahasiswa membacakan surat tuntutan mereka, yang kemudian ditandatangani oleh pihak DPRD sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Usai kesepakatan tercapai, massa aksi membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 17.36 WIB.

Demonstrasi ini menjadi bagian dari gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah yang menyoroti kebijakan pemerintah terkait anggaran dan investasi. Mahasiswa berharap DPRD dapat menyampaikan tuntutan mereka ke tingkat yang lebih tinggi dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Laporan: Tim Liputan NarayaNews

Lebih baru Lebih lama