Opini - Dititik ini, masyarakat mulai mempertanyakan bagaimana uang rakyat dikelola, dan sebenarnya untuk siapa anggaran tersebut bekerja, ketika hasilnya masih belum sepenuhnya kembali dirasakan oleh masyarakat.
Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD Kabupaten Cirebon mencapai sekitar Rp8,82 miliar per tahun, atau sekitar Rp14,7 juta per anggota setiap bulan. Sementara itu, dana reses yang seharusnya menjadi jembatan antara wakil rakyat dan masyarakat justru berada di angka yang jauh lebih kecil, sekitar Rp3,6 juta per bulan per anggota.
Kalau dilihat sekilas, ini memang hanya soal angka. Tapi bagi masyarakat, angka tersebut bukanlah hal yang kecil. Angka itu justru memunculkan sebuah pertanyaan, sebenarnya komunikasi seperti apa yang sedang dibangun dengan biaya sebesar itu?
Lebih jauh lagi, masih banyak persoalan yang terjadi di lapangan seperti sampah, banjir, serta layanan publik yang belum terpenuhi. Dalam kondisi seperti ini, wajar jika masyarakat bertanya, mengapa biaya komunikasi para pejabat justru lebih besar dibanding ruang aspirasi yang mereka buka?
Sementara itu, persoalan etika juga menjadi sorotan, setelah muncul dugaan penghinaan dan ucapan tidak pantas yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati.
Hal ini memperlihatkan adanya jarak antara kebijakan anggaran dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Di satu sisi, ruang komunikasi difasilitasi dengan nilai yang besar, namun di sisi lain, ruang untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat justru masih belum terasa optimal.
Pada akhirnya, masyarakat masih bertanya, apakah wakil rakyat masih benar-benar bekerja untuk rakyatnya, atau justru lebih sibuk dengan kepentingan jabatannya.
Penulis: Lucky Firmansyah